Insiden KKA, Diminta Jadi Agenda Tahunan
Lhokseumawe,Newsaceh - Para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam insiden Simpang KKA pada masa konflik, walaupun belum mendapat bantuan reintegrasi. Berharap tanggal insiden tersebut dijadikan agenda tahunan oleh pemerintah Aceh untuk diperingati.
Hal tersebut disampaikan Junaidi Koordinator Umum Peringatan Tragedi Simpang KKA ke 9 di Krueng Geukuh Aceh Utara, Kamis (3/5) mengungkapkan selama ini pemerintah terkesan mengabaikan nasib para korban pelanggaran HAM itu. karena menurut dia, bantuan pemerintah yang diterima para korban sangat minim.
Menurutnya, tragedi Simpang KKA yang terjadi 3 Mei 1999 menimbulkan 86 korban tewas. “41 di antaranya tewas di tempat sedangkan korban keseluruhan, termasuk yang selamat mencapai 202 jiwa, tambah dia.
Dalam rekomendasi yang dibacakan panitia menyebutkan, ada dua persoalan besar yang seharusnya menjadi fokus implementasi pascadama. Yaitu keadilan bagi korban pelanggaran HAM, dan penuntasan agenda reintegrasi. Selama ini, para korban hanya memperoleh basa basi politik dan janji muluk yang digaungkan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Maryati, korban dari Desa Bangka Jaya, Kec. Dewantara mengakui, suaminya ikut meninggal dalan insiden tersebut. Sampai sekarang belum mendapat bantuan apapun.
“Tanggungjawab siapa terhadap pendidikan sepuluh orang anak-anak saya, pak,” ujarnya di hadapan para undangan masing-masing Wakil Prov.NAD dan Bupati Aceh Utara, Dandim 0103/AUT, dan wakil Polres Aceh Utara
Mengenang kembali tragedi berdarah itu, dihadiri ribuan masyarakat Aceh Utara, acara diawali dengan do’a bersama di bekas lokasi kejadian, yaitu di Simpang Kertas Kraf Aceh (KKA) Desa Paloh Lada, Dewantara, Aceh Utara. Beberapa saat kemudian dilanjutkan dengan acara santunan terhadap ratusan anak yatim, serta pembacaan rekomendasi masyarakat korban, bertempat di Desa Uteun Geulinggang, kecamatan yang sama.
Bupati Aceh Utara, Ilyas A. Hamid dalam kesempatan tersebut, coba membela diri, meminta kepada korban dan keluarganya untuk bersabar. Sebab, menurut dia, korban Tragedi Simpang KKA merupakan bagian dari korban konflik lainnya di Aceh.
“Kalau saudara minta uang, sama sekali tidak bisa saya penuhi. Tapi, yang sedang kami usahakan saat ini adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya agar masyarakat memperoleh penghasilan yang memadai,” tegas Bupati Aceh Utara.
Lhokseumawe,Newsaceh - Para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam insiden Simpang KKA pada masa konflik, walaupun belum mendapat bantuan reintegrasi. Berharap tanggal insiden tersebut dijadikan agenda tahunan oleh pemerintah Aceh untuk diperingati.
Hal tersebut disampaikan Junaidi Koordinator Umum Peringatan Tragedi Simpang KKA ke 9 di Krueng Geukuh Aceh Utara, Kamis (3/5) mengungkapkan selama ini pemerintah terkesan mengabaikan nasib para korban pelanggaran HAM itu. karena menurut dia, bantuan pemerintah yang diterima para korban sangat minim.
Menurutnya, tragedi Simpang KKA yang terjadi 3 Mei 1999 menimbulkan 86 korban tewas. “41 di antaranya tewas di tempat sedangkan korban keseluruhan, termasuk yang selamat mencapai 202 jiwa, tambah dia.
Dalam rekomendasi yang dibacakan panitia menyebutkan, ada dua persoalan besar yang seharusnya menjadi fokus implementasi pascadama. Yaitu keadilan bagi korban pelanggaran HAM, dan penuntasan agenda reintegrasi. Selama ini, para korban hanya memperoleh basa basi politik dan janji muluk yang digaungkan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Maryati, korban dari Desa Bangka Jaya, Kec. Dewantara mengakui, suaminya ikut meninggal dalan insiden tersebut. Sampai sekarang belum mendapat bantuan apapun.
“Tanggungjawab siapa terhadap pendidikan sepuluh orang anak-anak saya, pak,” ujarnya di hadapan para undangan masing-masing Wakil Prov.NAD dan Bupati Aceh Utara, Dandim 0103/AUT, dan wakil Polres Aceh Utara
Mengenang kembali tragedi berdarah itu, dihadiri ribuan masyarakat Aceh Utara, acara diawali dengan do’a bersama di bekas lokasi kejadian, yaitu di Simpang Kertas Kraf Aceh (KKA) Desa Paloh Lada, Dewantara, Aceh Utara. Beberapa saat kemudian dilanjutkan dengan acara santunan terhadap ratusan anak yatim, serta pembacaan rekomendasi masyarakat korban, bertempat di Desa Uteun Geulinggang, kecamatan yang sama.
Bupati Aceh Utara, Ilyas A. Hamid dalam kesempatan tersebut, coba membela diri, meminta kepada korban dan keluarganya untuk bersabar. Sebab, menurut dia, korban Tragedi Simpang KKA merupakan bagian dari korban konflik lainnya di Aceh.
“Kalau saudara minta uang, sama sekali tidak bisa saya penuhi. Tapi, yang sedang kami usahakan saat ini adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya agar masyarakat memperoleh penghasilan yang memadai,” tegas Bupati Aceh Utara.
0 komentar:
Post a Comment